Hasil UKG Dijadikan Landasan Program Guru Pembelajar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Melalui Pemanfaatan Hasil Uji Kompetensi. Dalam nota kesepahaman itu kedua pihak sepakat untuk memanfaatkan hasil uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015 untuk program Guru Pembelajar dalam meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

Nota kesepahaman ditandatangani Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sopan Adrianto di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Sopan mengatakan, berdasarkan hasil UKG 2015, sebanyak 107.000 guru di DKI Jakarta dari hasil UKG  berada di urutan ketiga setelah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.

“Berangkat dari hasil UKG ini maka kami bersepakat dengan kementerian bahwa DKI Jakarta ke depan akan lebih fokus lebih serius untuk bagaimana kompetensi guru di DKI Jakarta itu menjadi semakin baik,” ujarnya usai penandatanganan nota kesepahaman.

Sebanyak 107.000 guru DKI Jakarta itu akan mengikuti Program Guru Pembelajar dari Kemendikbud. Dirjen GTK Sumarna Surapranata mengatakan, sekarang Kemendikbud telah mengubah sistem pendidikan dan pelatihan guru menjadi Program Guru Pembelajar.

“Ini prinsip dasar yang sangat penting. Kalau dulu kita namakan diklat. Kalau diklat itu guru dijadikan sebagai objek. Nah, diklat diubah menjadi Guru Pembelajar, di mana guru sebagai subjek, sebagai orang yang menggerakkan dirinya sendiri untuk belajar dan tetap belajar,” ujar Pranata.

Ia mengatakan, Kemendikbud akan memberikan data hasil UKG di DKI Jakarta kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dari data tersebut,  maka ada tiga tawaran metode yang disampaikan Kemendikbud, yaitu metode tatap muka, metode kombinasi, dan metode daring (online). DKI Jakarta termasuk provinsi yang cepat merespons hasil UKG untuk ditindaklanjuti. Hal itu diakui Sopan sebagai Kadinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

“Semua nanti oleh Kemendikbud sudah ada peta. Semua akan digarap secara sinergi sehingga ke depan kita akan bisa melihat potret-potret atau peta-peta bagaimana kompetensi guru DKI Jakarta itu akan makin tambah baik,” tutur Sopan.

Ia berharap, nota kesepahaman ini menjadi penerang dan digunakan sebagai payung atau landasan dalam peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di DKI Jakarta. “Kita punya dasar. Kita punya aturan, sehingga kita akan segera melangkah untuk memproses ini dan juga untuk melaksanakan semua program Guru Pembelajar ini.  Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama seluruh guru DKI Jakarta itu kualitas atau kompetensinya menjadi semakin baik,” katanya. (Erika Hutapea/Silvira Yolanda)

Program Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Pembelajar

Untuk mewujudkan amanat Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 yang mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagai aktualisasi dari profesi pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melaksanakan Program Guru, Kepala sekolah, dan Pengawas Sekolah Pembelajar.


Program tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah, baik yang sudah memiliki sertifikat pendidik maupun yang belum memiliki sertifikat pendidik. Dalam pelaksanaannya didasarkan pada peta kompetensi yang diperoleh dari pelaksanaan  Uji Kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah di seluruh Indonesia. Dari peta kompetensi terebut dapat diketahui kondisi objektifnya saat ini dan kebutuhan peningkatan kompetensi.

Kegiatan Program Guru, Kepala Sekolah Pembelajar, dan Pengawas Sekolah Pembelajar dilaksanakan melalui 3 (tiga) moda, yakni moda tatap muka, moda dalam jejaring (daring) penuh, dan moda  daring kombinasi antara tatap muka dengan daring. Pengembangan materi, infrastruktur pendukung program, pelaksana pelatihan dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dalam pelaksanaannya, Kemendikbud melakukan pelibatan publik dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri, organisasi kemasyarakatan, serta orang tua siswa.

Perwujudan pelaksanaan program guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah pembelajar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud bekerjasama dengan seluruh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menjalin kerjasama dalam nota kesepahaman untuk melakukan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dengan memanfaatkan hasil uji kompetensi.

Salah satu provinsi yang sudah siap melaksanakan program guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah pembelajar adalah Provinsi DKI.Jakarta. Kesiapan tersebut ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU/Memorandum of Understanding) antara Kemendikbud dan pemerintah provinsi DKI Jakarta, yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 di kantor Kemendikbud, Jakarta.

Penandatangan nota kesepahaman tersebut dari pihak Kemendikbud diwakili oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata. Sedangkan dari pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Sopan Adrianto.

Guru Harus Mendampingi Siswa Membaca

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengimbau guru agar mendampingi siswa secara optimal dalam kegiatan membaca di sekolah. Ia juga mengapresiasi Mendikbud sebelumnya, Anies Baswedan, yang menerbitkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Permendikbud tersebut mengatur kewajiban membaca buku nonpelajaran selama 15 menit bagi peserta didik sebelum pelajaran dimulai.

"Saya sangat mendukung kebijakan membaca 15 menit sebelum belajar, dan saya ingin agar Permendikbud ini tetap dilaksanakan," katanya di sela-sela peresmian Gedung Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Mendikbud juga meminta guru-guru untuk mendampingi siswa saat membaca dan melakukan kajian atau review bersama atas buku yang dibaca siswa. “Jangan sampai anaknya membaca, tapi gurunya pergi keluar kelas. Apakah guru-guru dengan kesadarannya menjalankan Permendikbud itu dengan sungguh-sungguh?” ujarnya.

Ia menuturkan, membaca adalah proses mental. Di dalam kegiatan membaca harus ada proses pengembangan imajinasi dan peningkatan intelektual bagi siswa. Karena itu ia menganjurkan guru-guru untuk mengajak siswa melakukan kajian atas buku nonpelajaran yang dibaca siswa di sekolah, sehingga terjadi proses imajinasi dan peningkatan intelektual siswa.

“Ini juga menjadi tantangan bagi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bagaimana caranya agar guru paham dalam mendidik anak melalui kegiatan membaca?” kata Mendikbud.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu juga mengingatkan agar implementasi dari Permendikbud tentang Penumbuhan Budi Pekerti itu juga dikaji dan dievaluasi. “Bukunya ada nggak di sekolah? Jangan sampai anak-anak disuruh membaca tapi bukunya tidak ada. Lalu guru-gurunya bagaimana dalam mendampingi (saat siswa membaca)?” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mendikbud juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan literasi bangsa Indonesia. Ia juga mengimbau guru-guru untuk meningkatkan kualitas profesionalismenya, dan menjadikan tunjangan profesi guru yang diberikan pemerintah sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik.

Kemdikbud Terus Tingkatkan Kompetensi Guru

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menjalin kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk meningkatkan komptensi guru. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) yang dilakukan hari ini, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta.


“Hari ini telah dilakukan penandatangan MOU bersama LPTK, sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata, usai acara penandatangan MOU, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta. Jumat (16/09/2016).

Terdapat 15 perguruan tinggi yang ditetapkan menjadi penyelenggara program sertifikasi guru dengan mengadakan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi, Perguruan Tinggi (Menristekdikti). “Pemerintah akan mendanai sebesar Rp.274,8 M yang diberikan kepada 15 perguruan tinggi sebagai rayon penyelenggaraan PLPG,” tutur Dirjen GTK yang akrab disapa Pranata.

15 LPTK yang menjadi rayon tersebut adalah Universitas Syah Kuala, Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Jember, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Cendrawasih, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Negeri Makasar.

Dalam penyelenggaraan PLPG tahun 2016, Berdasarkan Keputusan Menristekdikti Nomor 296/M/KPT/2016 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Melalui Program PLPG, terdapat tiga kategori perguruan tinggi dalam penyelenggaraan PLPG, yakni rayon, subrayon, dan mitra. Setiap perguruan tinggi yang menjadi rayon akan bekerja sama dengan perguruan tinggi subrayon dan perguruan tinggi mitra yang telah ditetapkan dalam Kepmenristekdikti.

“Terdapat 32 Perguruan tinggi sub rayon, dan 32 mitra perguruan tinggi yang akan melaksanakan program sertifikasi 2016,” tutur Pranata.

PLPG tahun 2016 akan diselenggarakan mulai Oktober 2016, dan diharapkan selesai pada Desember 2016 dengan nilai batas syarat kelulusan 80. Tahun ini PLPG akan diikuti 69.259 guru, baik yang diangkat sebelum tahun 2005, maupun setelah tahun 2005. “sebanyak 53.616 guru yang diangkat sebelum dan hingga tahun 2005, dan sebanyak 15.643 adalah guru yang diangkat setelah tahun 2005,” jelas Pranata.

Selain penetapan batas syarat kelulusan, Kemendikbud juga memberikan kebijakan tentang pengulangan ujian sertifikasi bagi guru yang tidak lulus ujian. Kebijakan ini diterapkan, kata Dirjen GTK, didasarkan atas arahan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy perlunya peningkatan batas kelulusan untuk meningkatkan kompetensi guru.

“Oleh karena itu kita tingkatkan batas kelulusannya, dan memberikan kesempatan mengulang maksimal 4 kali dalam setahun bagi guru yang tidak lulus ujian,”  ujar Pranata.

Dalam mengikuti PLPG, Pranata menjelaskan, hanya cukup diikuti sebanyak satu kali. Jika guru tersebut tidak lulus ujian sertifikasi, pembelajaran dapat dilakukan secara mandiri. “Guru bebas belajar di mana saja dan dengan siapa saja untuk mempersiapkan pengulangan ujian sertifikasi. Ini juga dilakukan sebagai upaya untuk menerapkan program Guru Pembelajar,” ucapnya.

Modul Modul Guru Pembelajar SD SMP SMA

Bagi peserta guru sasaran ada baiknya menyiapkan diri dengan cara mempelajari lebih dulu modul-modul guru pembelajar yang telah kami uploadkan. Guru sasaran peserta diklat GP ini adalah mereka yang sudah pernah ikut UKG 2015 lalu. Sengaja admin kumpulkan  modul GP ini agar rekan rekan guru tidak kesulitan saat mencarimodul guru pembelajar di situs jetjetsemut ini.

Kumpulan Modul Guru Pembelajar Semua Bidang Studi
Kumpulan Modul Guru Pembelajar Semua Bidang Studi
Untuk itu silakan menuju link-link di bawah ini sesuaikan dengan mata pelajaran yang Anda ajarkan di sekolah. Jika belum ada, akan kami usahakan menyediakannya untuk pemirsa blog info guru yang tercinta (lebay dikit).

Tingkat PAUD/TK

Modul GP tingkat TK lengkap

Tingkat SD

Modul GP Kelas Atas (kelas 4, 5, 6) 
Modul GP Kelas bawah (1, 2, 3)
Modul PJOK SD

Tingkat SMP




  • Modul Guru Pembelajar Modul PJOK SMP
  • Modul Guru Pembelajar Bimbingan Konseling (BK) SMP
  • Modul Guru Pembelajar IPS SMP
  • Modul Guru Pembelajar IPA SMP
  • Modul Guru Pembelajar Bahasa Inggris SMP
  • Modul GP Matematika SMP
  • Modul GP PKN SMP


  • Tingkat SMA/SMK